materi Perkembangan Politik Indonesia Masa Kemerdekaan

 

PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA PADA MASA KEMERDEKAAN

Materi IPS Kelas 9

---

A. Latar Belakang Perkembangan Politik Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam membangun pemerintahan yang stabil. Perkembangan politik di Indonesia pada masa awal kemerdekaan dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda dan Sekutu.
2. Pembentukan sistem pemerintahan baru yang sesuai dengan kebutuhan negara.
3. Perubahan bentuk negara akibat tekanan politik dan dinamika internal.
4. Munculnya pemberontakan dalam negeri yang mengancam keutuhan NKRI.

Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu:

---

B. Perkembangan Politik Indonesia (1945-1950)

1. Pembentukan Pemerintahan Indonesia (1945-1949)

Setelah kemerdekaan, Indonesia harus segera membentuk pemerintahan untuk menjalankan negara.

a. Sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

PPKI mengadakan sidang pada 18-22 Agustus 1945 dan menghasilkan beberapa keputusan penting:

• 18 Agustus 1945
  • Mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara.
  • Memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
• 19 Agustus 1945
  • Membentuk kementerian dan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi.
• 22 Agustus 1945
  • Membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) sebagai badan legislatif sementara.
  • Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal (dibatalkan kemudian).
  • Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai cikal bakal TNI.

b. Perjuangan Melawan Agresi Militer Belanda

• Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947)
  • Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dan menyerang wilayah RI.
  • Indonesia terpaksa mundur dan kehilangan beberapa wilayah penting.
• Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948)
  • Yogyakarta diserang, Soekarno-Hatta ditangkap.
  • Rakyat melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949 untuk menunjukkan eksistensi RI.
• Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949
  • Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, tetapi Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

---

2. Perubahan Bentuk Negara: Dari RIS ke NKRI (1949-1950)

Setelah KMB, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari beberapa negara bagian. Namun, rakyat menginginkan kembali ke negara kesatuan karena:

• RIS dianggap sebagai bentuk politik yang diatur oleh Belanda untuk memecah belah Indonesia.
• Banyak negara bagian RIS memilih bergabung dengan Republik Indonesia.

Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sistem parlementer.

---

C. Perkembangan Politik Indonesia (1950-1959) - Demokrasi Liberal

1. Ciri-ciri Demokrasi Liberal

• Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.
• Parlemen memiliki kekuasaan besar, sehingga kabinet sering jatuh.
• Banyaknya partai politik menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan.

2. Pergantian Kabinet yang Tidak Stabil

Selama periode ini, pemerintahan sering berganti karena mosi tidak percaya dari parlemen. Beberapa kabinet yang pernah berkuasa:

1. Kabinet Natsir (1950-1951) → Jatuh karena gagal menyelesaikan masalah ekonomi.
2. Kabinet Sukiman (1951-1952) → Jatuh karena kebijakan politik luar negeri yang terlalu dekat dengan Amerika.
3. Kabinet Wilopo (1952-1953) → Jatuh akibat ketidakpuasan dalam kebijakan pertanian.
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955) → Jatuh karena masalah politik dan ekonomi.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956) → Bertugas menyelenggarakan Pemilu 1955.

3. Pemilu 1955

Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada 1955, untuk memilih:

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
• Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru.

Hasil Pemilu 1955 menunjukkan empat partai terbesar:

1. PNI (Partai Nasional Indonesia)
2. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)
3. NU (Nahdlatul Ulama)
4. PKI (Partai Komunis Indonesia)

Namun, Konstituante gagal menyusun UUD baru sehingga terjadi krisis politik.

---

D. Kembalinya ke UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Karena Konstituante tidak berhasil membuat konstitusi baru, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berisi:

1. Pembubaran Konstituante.
2. Kembali ke UUD 1945.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS untuk membantu pemerintahan.

Ciri Demokrasi Terpimpin:

• Kekuasaan lebih besar di tangan Presiden.
• Peran partai politik dikurangi.
• Muncul pengaruh PKI dalam pemerintahan.

Namun, sistem ini berakhir setelah terjadinya G30S/PKI pada 1965 yang menyebabkan jatuhnya Soekarno.

---

Contoh Soal dan Pembahasan

1. Pilihan Ganda

1. Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan berikut, kecuali...
A. Pengesahan UUD 1945
B. Pembentukan kabinet pertama
C. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
D. Pembentukan KNI sebagai parlemen sementara

2. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan sistem Demokrasi Liberal adalah...
A. Kabinet yang tidak stabil karena sering jatuh
B. Presiden memiliki kekuasaan absolut
C. Tidak adanya pemilu
D. Tidak adanya partai politi

3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan karena...
A. Gagalnya Konstituante menyusun UUD baru
B. Keinginan Soekarno untuk menjadi presiden seumur hidup
C. Kemenangan PKI dalam Pemilu 1955
D. Permintaan rakyat untuk membentuk RIS

---

2. Soal Esai

1. Apa alasan Indonesia kembali ke NKRI setelah sebelumnya berbentuk RIS?
2. Sebutkan tiga kebijakan penting yang dihasilkan dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959!
3. Mengapa sistem Demokrasi Liberal dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahan?

---